anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan bagus karena baru ada konflik pertanahan.
saya kira, usah diselenggarakan evaluasi kepada kinerja bpn. ya termasuk kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). secara konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum ada, kata yasona selama jakarta, minggu.
dia mengkritik praktik percaloan serta mafia tanah dan belum berhasil diberantas bpn.
banyak catatan perihal ini. misalnya batas tanah, sering adalah pemicu sengketa. belum dulu sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn harus bersihkan lagi internalnya, tutur dia.
Informasi Lainnya:
- Khasiat Krim Sarang Walet
- Khasiat Krim Sarang Walet
- Khasiat Krim Sarang Walet
- Krim penghilang bekas jerawat
anggota dpr ri daripada fpdip serta mempertanyakan tim 11 bentukan bpn yang bertugas melaksanakan sengketa tanah pada berbagai daerah yang ternyata tak menunjukkan hasil dan bagus.
sampai ketika ini, aku belum dengar ada konflik agraria yang diselesaikan. padahal, kian berlalu kasus tanah dengan begini semakin complicated. karena mutu keekonomisan tanah kian tinggi, kata dia.
wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tidak banyak sinkronisasi pada internal bpn. efek sampingnya, terdapat 632 ajaran dan tumpang, serta itu mesti diselesaikan, tutur dewi.
masih maraknya sengketa agraria, berdasarkan dewi, merupakan bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah masih terselesaikan 60 persen. mirisnya dulu, 30 sk yang dikeluarkan bpn perihal tanah terlantar, 11 keduanya digugat.